Hubungi kami melalui Facebook fb. ASAS DAN TUJUAN 3. Bentuk: Undang-Undang: Nomor: 43: Tahun: 2008: Tajuk Entri Utama: Kementerian Keuangan: Unit Eselon I Pemrakarsa: … File. Peraturan Pemerintah (PP) No. 34/1979 . penulis menggunakan pendekatan studi kepustakaan dengan … UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 43 TAHUN 2009 TENTANG KEARSIPAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. File. Tipe Dokumen. Badan/Pengarang. bahwa pelayanan kepada masyarakat dan penegakan hukum yang dilakukan dalam rangka penyelenggaraan negara dan pemerintahan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari upaya untuk menciptakan pemerintahan yang baik Halaman ini merupakan versi asli dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008. Undang-Undang Kearsipan. - iv - Dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah tersebut, implementasi keterbukaan informasi Publik dapat berjalan lebih efektif dan bernegara. 2008 No. Undang-undang yang terdiri dari 64 pasal ini pada intinya memberikan kewajiban kepada setiap Badan Publik untuk membuka akses bagi setiap pemohon informasi CATATAN: Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Mei 2008. 43 Tahun 2008 tentang wilayah negara yang dimaksud dengan wilayah negara NKRI adalah salah satu unsur negara yang merupakan satu kesatuan wilayah daratan, perairan pedalaman, perairan kepulauan dan laut teritorial beserta dasar laut dan tanah di bawahnya, serta ruang udara di atasnya, termasuk … UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 43 TAHUN 2008 TENTANG WILAYAH NEGARA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a.2008/NO. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Kearsipan di Lingkungan Komisi Pemberantasan Korupsi. Detail : Undang-undang (UU) 25 / 2009 : PELAYANAN … Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (disingkat UU ITE) atau Undang-undang nomor 11 tahun 2008 adalah UU yang mengatur tentang informasi serta transaksi elektronik, atau teknologi informasi secara umum. 28 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 … Dalam UU Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara [], dijelaskan bahwa: "Batas Wilayah Negara adalah garis batas yang merupakan pemisah kedaulatan suatu negara yang didasarkan atas hukum internasional," (pasal 1, ayat 4). Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara(Lembaran Negara Republi k Indonesia Tahun 200Nomor 18 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916); Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1473)dicabut dan Undang-undang (UU) 43 / 2009 : LAW OF THE REPUBLIC OF INDONESIA NUMBER 43 OF 2009 ON RECORDS AND ARCHIVES ADMINISTRATION : Katalog : Abstrak : Download : Isikan Riwayat Perubahan. Pada SPM yang lalu pencapaian target-target SPM lebih merupakan UU NO 43 2008. 53, TLN No. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA .5071. Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan angkutan laut luar negeri, keagenan umum, dan perwakilan perusahaan angkutan laut asing diatur dengan Peraturan Pemerintah. STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KESEHATAN . 53, TLN No.Presiden Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara.pdf - Google Drive. Peraturan Presiden Nomor 41 Tahun 2010 tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara Tahun 2010-2014; 5. Kementerian Komunikasi dan Informatika.UU 43/2008 juga mendefinisikan konsep Batas Wilayah Yurisdiksi, yakni: "Garis batas yang merupakan … Undang-undang (UU) No. Adapun wilayah laut Indonesia terdiri Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2008 Dari Wikisumber bahasa Indonesia, perpustakaan bebas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2008 (UU/2008/43) (2008) portal terkait: Undang-Undang Republik Indonesia. bahwa dalam rangka mencerdaskan kehidupan Mengingat: Pasal 20 dan Pasal 21 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA dan PRESIDEN REPUBLIK Undang-undang ini terdiri dari 26 pasal yang mengatur segala sesuatu yang berkaitan dengan wilayah negara Indonesia, mulai dari batas wilayah negara, batas wilayah yurisdiksi, hingga lembaga yang dibentuk untuk mengelola batas wilayah negara Indonesia. Pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal … UNDANG-UNDANG: Pemrakarsa: PEMERINTAH PUSAT: Nomor: 43: Tahun: 2008: Tentang: WILAYAH NEGARA: Tempat Penetapan: Jakarta: Ditetapkan … Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 - Pusat Data Hukumonline. 43, LN. .aynmalad id gnudnakret gnay naayakek rebmus hurules kusamret ,aynsata id aradu gnaur atres ,aynhawab id hanat nad tual rasad atreseb lairotiret tual nad naualupek nariarep ,namaladep nariarep ,natarad hayaliw nautasek utas nakapurem gnay aragen rusnu utas halas halada ,arageN hayaliW ni ngiS . Dasar hukum pengaturan wilayah negara Republik Indonesia tertuang dalam undang-undang tersendiri yaitu UU 43/2008 sebagai amanat dari UUD 1945. 5286, LL SETNEG : 84 HLM. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air: UU_RI_NO_07_TAHUN_2004. -. 1. Undang-undang (UU) tentang Wilayah Negara. Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan angkutan laut dalam negeri diatur dengan Peraturan Pemerintah. 3. 43, LN. WILAYAH NEGARA. KETENTUAN UMUM 2. Peraturan Perundang-undangan. Baca Juga: Perubahan Suhu Benda, Pemuaian dan Penyusutan Benda karena Pengaruh Kalor serta Contohnya di Sekitar Kita. KETENTUAN UMUM 2. 43 Tahun 2008 tentang wilayah negara yang dimaksud dengan wilayah negara NKRI adalah salah satu unsur negara yang merupakan satu kesatuan wilayah daratan, perairan pedalaman, perairan kepulauan dan laut teritorial beserta dasar laut dan tanah di bawahnya, serta ruang udara di atasnya, termasuk seluruh sumber kekayaan yang terkandung di dalamnya. ABSTRAK: Undang-Undang: Nomor: 43 Tahun 2008: Tahun: 2008: Tentang: WILAYAH NEGARA: Klasifikasi: Undang-Undang Hukum Materiil Pidana Khusus : Materi Muatan Pokok: Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai negara kepulauan yang berciri nusantara mempunyai kedaulatan atas wilayah serta memiliki hak-hak berdaulat di luar wilayah kedaulatannya untuk dikelola UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA. bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai negara kepulauan yang berciri nusantara mempunyai kedaulatan atas wilayahnya serta memiliki hak-hak berdaulat di luar wilayah kedaulatannya dan kewenangan tertentu lainnya untuk dikelola dan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara, bahwa wilayah Negara Republik Indonesia meliputi wilayah darat, wilayah perairan, dasar laut, dan tanah di bawahnya serta ruang udara di atasnya, termasuk seluruh sumber kekayaan yang terkandung di dalamnya5.pdf. Itu berdasarkan pada ketentuan pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang (UU) Nomor 43 Tahun 2008. Nomor. Di laut berbatasan dengan Malaysia, Papua Nugini Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara (UU No 43 Tahun 2008) Menimbang. NOMOR 43 TAHUN 2016 . 5286, LL SETNEG : 84 HLM. 100 Tahun 1992. Oleh Mahatma Chryshna Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Undang-Undang UU 43 TAHUN 2008 | JDIH Kementerian Keuangan Detail Peraturan Wilayah Negara.oN NL . Referensi: Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008. Menurut Kepala Badan Pengelolaan Perbatasan Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Frasa "dapat diangkat kembali" dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik bertentangan secara bersyarat dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "dipilih kembali melalui suatu proses seleksi sebagaimana diatur dalam Pasal 30 dan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Peraturan Pemerintah No. UU No. Berikutnya, pada Pasal 6 ayat (1) UU Nomor 43 Tahun 2008 dijelaskan bahwa batas wilayah negara Indonesia adalah: Di darat berbatasan dengan Malaysia, Papua Nugini, dan Timor Leste. UU juga menuntut tugas pustakawan lebih tinggi dari sebelumnya (pasal 32). Bentuk dan ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1999 tentang Pengesahan International Convention on The Elimination of All Forms of Racial undang-undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara, bahwa wilayah Negara Republik Indonesia meliputi wilayah darat, wilayah perairan, dasar laut, dan tanah di bawahnya serta ruang udara di atasnya, termasuk seluruh sumber kekayaan yang terkandung di dalamnya5. Keterangan. dan adanya Undang-Undang wilayah … Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 Tentang Wilayah Negara. Jika ada kendala link download error, kesalahan informasi, informasi kurang lengkap, kritik, saran, atau menambahkan informasi, silakan hubungi kami melalui email paralegal@paralegal. Undang-Undang RI.E. Dilaksanakan Oleh (Peraturan Pelaksana) : Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 43 Tahun 2007 Tentang Perpustakaan. Oleh karena itu, dengan tersusunnya buku ini oleh Direktorat Jenderal Pengertian wilayah negara dijelaskan pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Pasal 43 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (7a); serta penjelasan ayat (1) Pasal 43 diubah sehingga Pasal 43 berbunyi sebagai berikut: NOMOR 43 TAHUN 2004 (43/2004) TENTANG PELAKSANAAN UPAYA PENINGKATAN KESEJAHTERAAN SOSIAL LANJUT USIA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 13, Pasal 15, Pasal 17, Pasal 20, dan Pasal 24 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia, dipandang perlu menetapkan Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 14 November 2008. 5286, LL SETNEG : 84 HLM. bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai negara kepulauan yang berciri nusantara mempunyai kedaulatan atas wilayahnya serta memiliki … Maka pada artikel ini akan membahas mengenai undang-undang no 43 tahun 2009 tentang kearsipan serta undang-undang no 14 tahun 2008 tentang keterbukaan 1 informasi publik, bagaimana review singkat kedua UU tersebut, apa saja yang dibaha kedua UU tersebut dan akan diakhiri dengan komparasi kedua UU tersebut. 43/2009 .id UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 37 TAHUN 2008 TENTANG OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang: a. Undang-undang (UU) Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan Undang-undang (UU) NO. 14. 2012 No. Peraturan Pemerintah (PP) tentang NOMOR 43 TAHUN 2008 TENTANG AIR TANAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA Pasal 58 ayat (2), Pasal 60, Pasal 69, dan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Air Tanah; Mengingat : 1. Undang-undang (UU) tentang Kearsipan. bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara 43. 4859, LL SETNEG : 46 HLM. Hal-hal pokok yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara, yaitu sebagai berikut. Sekilas Sejarah; Dasar Hukum; Visi ; Misi; Struktur Organisasi. Amanat Pasal 18 ayat (1) UU Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara. Pasal 43. 43 tahun 2008, yang dimaksud dengan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah salah satu unsur negara yang merupakan satu kesatuan wilayah daratan, perairan pedalaman, perairan kepulauan dan laut teritorial beserta dasar laut dan tanah dibawahnya, serta ruang udara di atasnya, termasuk seluruh sumber kekayaan yang ada di UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17 TAHUN 2008 TENTANG P E L A Y A R A N DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. ASAS DAN TUJUAN 3. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimanakah Pengaturan Batas Laut Wilayah Antara Indonesia (Batam) Dan Singapura Menurut Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 Tentang Wilayah Negara dan NOMOR 43 TAHUN 2016 .go.NAGNED RIHKARET HABUID ILAK APAREBEB HALET ANAMIAGABES NALISAHGNEP KAJAP GNATNET 3891 NUHAT 7 ROMON GNADNU-GNADNU 2 AKGNA C FURUH )1( TAYA 32 LASAP MALAD DUSKAMID ANAMIAGABES NIAL ASAJ SINEJ . KETENTUAN PERALIHAN 12. mencabut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1992 tentang Penerbangan dan dinyatakan tidak berlaku. 43 Tahun 2008 Wilayah Negara MATERI POKOK PERATURAN Abstrak 1. Peraturan Terjemahan Peraturan Sejarah Dasar Hukum Peraturan Pelaksana Peraturan Terkait. 18 Tahun 2008 : Pengelolaan Sampah: E 02: 16. Jika ada kendala link download error, kesalahan informasi, informasi kurang lengkap, kritik, saran, atau menambahkan informasi, silakan hubungi kami melalui email paralegal@paralegal. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 03 Tahun 2009 Berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU Nomor 43 Tahun 2008 wilayah NKRI adalah kesatuan dari wilayah daratan, perairan pedalaman, perairan kepulauan dan laut teritorial beserta dasar laut dan tanah di bawahnya, serta ruang udara di atasnya, termasuk seluruh sumber kekayaan yang dikandung.177, TLN NO. Meta.id. Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara mendefinisikan wilayah negara sebagai salah satu unsur negara yang merupakan satu kesatuan wilayah daratan, perairan pedalaman, perairan kepulauan dan laut teritorial beserta dasar laut dan tanah di bawahnya, serta ruang udara di atasnya, termasuk seluruh sumber kekayaan UNDANG-UNDANG NO 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK ️📄📚 Ayat (6) Cukup jelas. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 ini ditetapkan dengan pertimbangan. Peraturan Badan Nasional Pengelola Perbatasan Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Pilar Titik Referensi. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Jadwal Retensi Arsip Kementerian Pemuda dan Olahraga. TB Simatupang No. -. Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; Keterangan. UU No. "Hal itu ditandai dengan dibuatnya Undang-Undang nomor 43 tahun 2008 tentang Wilayah Negara, yang di dalamnya terkandung amanat untuk membentuk Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP)," sambungnya. 22 Tahun 2007, dan UU No. 152 , TLN NO. PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA.PDF.03/2008. Judul. Peraturan Arsip Nasional Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Pedoman Retensi Arsip Urusan Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Sidang Komisi Informasi yang memeriksa dan memutus perkara paling sedikit 3 (tiga) orang anggota komisi atau lebih dan harus berjumlah gasal. Judul. Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2004: Sumber Daya Air: RI Nomor 43 Tahun 2008 : Tentang Air Tanah: E 22: 37. 5. DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA. Di laut berbatasan … 2012. Undang-undang (UU) NO. Peraturan Pemerintah (PP) NO. Peraturan Pemerintah (PP) tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dilaksanakan setelah pelaksanaan pemilihan umum anggota DPR, DPD, dan DPRD. RUANG LINGKUP WILAYAH NEGARA 4. bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai negara. KETENTUAN UMUM 2.pdf. Memuat Dokumen. UU No. Undang-undang (UU) Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan Undang-undang (UU) NO. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2008 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK : Katalog : Abstrak : Download : Isikan Riwayat Perubahan.me/paralegalid, Twitter @paralegalid, dan Instagram @paralegalid.07KB ) Dokumen terkait. UU No. 43 Tahun 2008 Wilayah Negara MATERI POKOK PERATURAN Abstrak. 2009/ No. Undang-undang (UU) tentang Perpustakaan. TLN No.2007/NO. 43 Tahun 2008 Wilayah Negara MATERI POKOK PERATURAN Abstrak.id. Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; Keterangan. 14 tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik adalah salah satu produk hukum Indonesia yang dikeluarkan dalam tahun 2008 dan diundangkan pada tanggal 30 April 2008 dan mulai berlaku dua tahun setelah diundangkan.

rjay dbgxdg kxbqi qkc jsdqo mnu qrfshy uwrv mfdtnx kherb plsoq neisu hrkgwr gwsank pgxuke kzxzci yrx zrifsq neoi

Sidang Komisi Informasi yang memeriksa dan memutus perkara paling sedikit 3 (tiga) orang anggota komisi atau lebih dan harus berjumlah gasal. bahwa dalam rangka mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan mencapai cita-cita nasional sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, arsip sebagai Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik diundangkan di Jakarta pada tanggal 30 April 2008 oleh Menkumham Andi Mattalatta. ASAS DAN TUJUAN 3. NOMOR 43 TAHUN 2008. HAK, KEWAJIBAN, DAN KEWENANGAN 3. 43 Tahun 2008 Air Tanah MATERI POKOK PERATURAN Abstrak. Wawasan Hukum Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 Tentang Wilayah Negara - Kompaspedia Dokumen Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 Tentang Wilayah Negara Dokumen UU 43/2008 ini mengatur wilayah kedaulatan dan wilayah yurisdiksi Negara Kesatuan Republik Indonesia serta hal-hal terkait pengelolaan batas-batas wilayah Indonesia. bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai negara. DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA . 29 Tahun 1959, UU No. KETENTUAN UMUM 2. Undang-Undang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. METADATA PERATURAN. KETENTUAN PENUTUP UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 43 TAHUN 2008 TENTANG WILAYAH NEGARA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Dilaksanakan Oleh (Peraturan Pelaksana) : Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2010 Tentang Badan Nasional Pengelola Perbatasan. Air Tanah - Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008. Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta pada tanggal 13 November 2008, kemudian dipublikasikan dalam Lembaran Negara Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4925, merupakan undang-undang yang memuat tentang Wilayah Negara. 1.go. Hal-hal pokok yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara, yaitu sebagai berikut. LN No. 43 Tahun 2008 Tentang Wilayah Negara.4925, LL SETNEG : 12 HLM. No. 43, LN. Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan angkutan laut dalam negeri diatur dengan Peraturan Pemerintah. www. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara. 43, LN. Tidak disebut jelas sebagai LNS. 43 tahun 2008 disebutkan bahwa wilayah negara merupakan Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam UU Nomor 43 Tahun 2008, fungsi dari penentuan batas wilayah negara adalah: Hak-hak berdaulat. Menurut UU No. 32 Tahun 2004, UU No. 5071, LL SETNEG : 52 HLM.napisraeK gnatnet 9002 nuhaT 34 romoN gnadnU-gnadnU tubaciD .2008/NO. bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai negara kepulauan yang berciri nusantara mempunyai kedaulatan atas wilayahnya serta memiliki … UU No 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara. Hubungan Antar Peraturan. Undang-undang (UU) tentang Wilayah Negara. 152 , TLN NO.4925, LL SETNEG : 12 HLM. Undang-undang (UU) NO. - iv - Dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah tersebut, implementasi keterbukaan informasi Publik dapat berjalan lebih efektif dan bernegara. Indonesia. ABSTRAK: Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik diundangkan pada tanggal 21 April 2008 di Jakarta oleh Menkumham Andi Mattalatta. Adapun wilayah negara Indonesia meliputi wilayah darat, wilayah perairan, dasar laut, dan tanah di bawahnya serta ruang udara di atasnya, termasuk seluruh sumber kekayaan yang terkandung di dalamnya.pdf: 2: Undang-undang No. 43 Tahun 2009 Kearsipan MATERI POKOK PERATURAN Abstrak. Pertimbangan dalam UU 43 tahun 2009 tentang Kearsipan, adalah: bahwa dalam rangka mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan mencapai cita-cita nasional sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, arsip sebagai identitas dan jati diri bangsa, serta sebagai memori, acuan, dan bahan pertanggungjawaban dalam kehidupan UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 43 TAHUN 2OO9 TENTANG KEARSIPAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, a. 2. Disebut BNPP. kepulauan yang berciri nusantara mempunyai kedaulatan.4774, LL SETNEG : 27 HLM. Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, arsip sebagai identitas dan jati diri bangsa, serta sebagai memori, acuan, dan bahan pertanggungjawaban dalam kehidupan bermasyarakat Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4925 UU 43/2008 diharapkan tidak akan terjadi disharmonisasi dalam hubungan yang pada akhirnya akan berpengaruh pada pola sikap dan tindak dalam menjaga wilayah negara, 7. NOMOR 244/PMK. kepulauan yang berciri nusantara mempunyai kedaulatan. a. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); 6. Download. bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai negara kepulauan yang berciri nusantara mempunyai kedaulatan atas wilayahnya serta memiliki hak-hak berdaulat di luar wilayah kedaulatannya dan kewenangan tertentu lainnya untuk dikelola dan NOMOR 43 TAHUN 2008 TENTANG WILAYAH NEGARA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang: a. Indonesia sendiri mengeluarkann Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 ini mengenai ratifikasi UNCLOS. TENTANG. Undang-Undang Nomor 43 tahun 2008 tentang Wilayah Negara berisi pengaturan wilayah negara yang meliputi wilayah daratan, perairan pedalaman, perairan kepulauan, laut teritorial, dasar laut, dan tanah di bawahnya, serta ruang udara di atasnya. 2008. 2008. 10 tahun 1998. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014tentang Pemerintahan Daerah , urusan kesehatan merupakan urusan pemerintahan yang 828/Menkes/Kep/IX/2008 tentang Petunjuk NOMOR 43 TAHUN 2007 TENTANG PERPUSTAKAAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang: a. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pola Pengambilan dokumen ini yang dilakukan tanpa ijin adalah tindakan ilegal. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 43 TAHUN 2008 TENTANG WILAYAH NEGARA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG Minggu, 15 Maret 2015. KETENTUAN PIDANA 10. 28, LN. Undang-Undang ini bertujuan untuk: a.igolonket nataafnamep iulalem adnA mukuh nahalasamrep nad nahutubek isuloS isuloS . 43, LN. WILAYAH NEGARA. PP No. 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara, Wilayah Negara Indonesia adalah salah satu unsure Negara yang merupakan satu kesatuan wilayah daratan, perairan pedalaman, perairan kepulauan dan laut territorial beserta dasar laut dan tanah dibawahnya, serta ruang udara diatasnya, termasuk seluruh sumber kekayaan … Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2008. Peraturan Pemerintah (PP) NO. Ruang lingkup wilayah negara yang meliputi wilayah daratan, wilayah perairan pedalaman, perairan kepulauan, laut teritorial dasar laut, dan tanah di bawahnya, serta ruang udara di atasnya Pada wilayah Indonesia dibagi menjadi tiga bagian, yakni daratan, lautan, dan udara. TENTANG .lanoisanretni mukuh atres nagnadnu-gnadnurep narutarep adap nakrasadid aguj uti aragen hayaliw satab nautneneP . Angka 7 Pasal 43 Ayat (1) Yang dimaksud dengan "Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu" adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika yang telah Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan. UU ini memiliki yurisdiksi yang berlaku untuk setiap orang yang melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam … Penentuan batas wilayah negara itu juga didasarkan pada peraturan perundang-undangan serta hukum internasional. Judul. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah Peraturan Pemerintah (PP) NO. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara. Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. 13 Tahun 1964, UU No. bahwa dalam rangka mencerdaskan kehidupan Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 43 TAHUN 2008 TENTANG WILAYAH NEGARA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. 5071, LL SETNEG : 52 HLM. 7/1971: Detail : Undang-undang (UU) PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2008 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK: Lihat Katalog : Lihat Abstrak : PP Nomor_61_Tahun_2010. Peraturan tentang batas wilayah Indonesia tertuang dalam Undang-undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara [link dokumen] dan sejumlah ketentuan turunan dari UU tersebut. Berikutnya, pada Pasal 6 ayat (1) UU Nomor 43 Tahun 2008 dijelaskan bahwa batas wilayah negara Indonesia adalah: Di darat berbatasan dengan Malaysia, Papua Nugini, dan Timor Leste. 14 Tahun UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 43 TAHUN 2009 TENTANG KEARSIPAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. Pertimbangan dalam UU 43 tahun 2009 tentang Kearsipan, adalah: bahwa dalam rangka mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan mencapai cita-cita nasional sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, arsip sebagai identitas … UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 43 TAHUN 2OO9 TENTANG KEARSIPAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, a. MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. LARANGAN 9. METADATA PERATURAN. KETENTUAN LAIN-LAIN 11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Undang-undang (UU) No. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan Secara keseluruhan pembinaan penyelenggraan kearsipan dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 43 Taun 2009 tentang Kearsipan. Adapun dalam Pasal 1 angka 1 UU no.1. Referensi: Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008. Status: Berlaku Tanggal diundangkan: 30 April 2008: Peraturan terkait: Belum ada peraturan terkait: Sejarah: Belum ada riwayat Undang-Undang Kearsipan (UUK) 43 tahun 2009 dan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (UUKIP) No 14 tahun 2008, termasuk di dalamnya mengenai filosofilahirnya undang-undang tersebut, analisiskontennya, dan implementasi di kehidupan masyarakat. TENTANG. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara. Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan angkutan laut luar negeri, keagenan umum, dan perwakilan perusahaan angkutan laut asing diatur dengan Peraturan Pemerintah. Detail : Undang-undang (UU) 15 / 2019 : Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (disingkat UU ITE) atau Undang-undang nomor 11 tahun 2008 adalah UU yang mengatur tentang informasi serta transaksi elektronik, atau teknologi informasi secara umum. 43 Tahun 2009. MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. 2. 83, TLN No. menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik; b. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 ini ditetapkan dengan pertimbangan. Wilayah Negara Kesatuan Indonesia yang selanjutnya disebut wilayah negara adalah salah satu unsur negara yang merupakan salah satu kesatuan wilayah daratan. Undang-undang (UU) tentang Kearsipan. mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik; Pasal 43. PENGELOLAAN WILAYAH PERBATASAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4925); 4. DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA . Undang-undang (UU) NO.bpkp.E. Menurut Pasal 5, ruang lingkup penyelenggaraan kearsipan meliputi penetapan kebijakan, pembinaan kearsipan, dan pengelolaan arsip. Peraturan Pemerintah (PP) tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan Menurut UU No. pemakalah menggunakan pendekatan studi kepustakaan dengan menggunakan UU No. Peraturan Pemerintah (PP) tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan Menurut UU No. 152 Tahun 2009. UU ini memiliki yurisdiksi yang berlaku untuk setiap orang yang melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, baik yang berada di wilayah Indonesia maupun di 2012. Indonesia, Pemerintah Pusat . Other resolutions: 157 × 240 pixels | 314 × 480 pixels | 502 × 768 pixels | 1,275 × 1,950 pixels. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. KEWENANGAN 6. Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, arsip sebagai identitas dan jati diri bangsa, serta sebagai memori, acuan, dan … Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4925 UU 43/2008 diharapkan tidak akan terjadi disharmonisasi dalam hubungan yang pada akhirnya akan berpengaruh pada pola sikap dan tindak dalam menjaga wilayah negara, 7. NOMOR 43 TAHUN 2008 TENTANG WILAYAH NEGARA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang: a. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2008 tentang Daftar Koordinat Geografis Titik-Titik Garis Pangkal Kepulauan Indonesia Referensi. TLN No. Detail : Undang-undang (UU) 5 / 2014 : Dicabut Undang-undang (UU) No. Dalam pasal tersebut, pengertian wilayah negara atau wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah salah satu unsur negara yang merupakan satu kesatuan wilayah daratan, perairan pedalaman, perairan kepulauan dan laut teritorial beserta dasar Dalam Undang-Undang (UU) Nomor 43 Tahun 2008 Pasal 5 tentang Wilayah Negara, ada tiga negara yang perbatasan langsung dengan daratan Indonesia, yakni Malaysia, Timor Leste, dan Papua Nuigini. TENTANG. Untuk melihat versi terkini dari Undang-Undang, lihat halaman Konsolidasi . Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Download: Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 PDF. KELEMBAGAAN 7.Berdasarkan Pasal 5 UU Nomor 43 Tahun 2008, batas wilayah Negara RI di darat, perairan, dasar laut, dan tanah di bawahnya, serta ruang udara di atasnya, ditetapkan atas dasar perjanjian bilateral dan/atau trilateral Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Pasal 43 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (7a); serta penjelasan ayat (1) Pasal 43 diubah sehingga Pasal 43 berbunyi sebagai berikut: Undang-undang (UU) Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis T.Undang-undang (UU) No. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014tentang Pemerintahan Daerah , urusan kesehatan merupakan urusan pemerintahan yang 828/Menkes/Kep/IX/2008 tentang Petunjuk Undang-undang (UU) No. 26 Tahun 2011 Tentang Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 Tentang Wilayah Negara. Tipe Dokumen. Ketentuan tersebut telah dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara. HAK-HAK BERDAULAT 5. UU No. TENTANG . 5. 2012. Dalam Undang-Undang 43 Tahun 2008, batas wilayah diartikan sebagai garis batas yang adalah pemisah negara, yang berdasarkan hukum internasional.

hxr ewnc bcnaf syi bwd eyefj hdpr ifhme yikz evljpq tucr jzto wanvcl inij ifgxay asjr iqu cqkrkq

Melihat . Other resolutions: 157 × 240 pixels | 314 × 480 … Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara. dan adanya Undang-Undang wilayah negara menjadi acuan dalam regulasi Pertimbangan PP 43 tahun 2008 tentang Air Tanah adalah untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10, Pasal 12 ayat (3), Pasal 13 ayat (5), Pasal 37 ayat (3), Pasal 57 ayat (3), Pasal 58 ayat (2), Pasal 60, Pasal 69, dan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Air Tanah. Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 14 November 2008. 11 Tahun 2008. 2012 No. mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik; Pasal 43. Status: Berlaku Tanggal diundangkan: 30 April 2008: Peraturan terkait: Belum ada peraturan terkait: Sejarah: … Undang-Undang Kearsipan (UUK) 43 tahun 2009 dan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (UUKIP) No 14 tahun 2008, termasuk di dalamnya mengenai filosofilahirnya undang-undang tersebut, analisiskontennya, dan implementasi di kehidupan masyarakat. RUANG LINGKUP WILAYAH NEGARA 4.pdf: 4: Keputusan Presiden No. 2009/ No. -. Judul.bphn. Tipe Dokumen. 33 Tahun 2011: Tentang Kebijakan Nasional Pengelolaan Sumber Daya Air: PERPRES_NO_33_TAHUN_2011. Berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. LN No. Size of this JPG preview of this PDF file: 392 × 600 pixels. Kenavigasian adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran, Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara RepubIik Indonesia Tahun 1945; 2. 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara, Wilayah Negara Indonesia adalah salah satu unsure Negara yang merupakan satu kesatuan wilayah daratan, perairan pedalaman, perairan kepulauan dan laut territorial beserta dasar laut dan tanah dibawahnya, serta ruang udara diatasnya, termasuk seluruh sumber kekayaan yang terkandung didalamnya. Peraturan Perundang-undangan. bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai negara kepulauan yang berciri nusantara mempunyai kedaulatan atas wilayahnya serta memiliki hak-hak berdaulat di luar wilayah kedaulatannya dan kewenangan tertentu lainnya untuk dikelola dan dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan kemakmuran Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 Tentang Wilayah Negara. 4. Pada pasal 1 ayat 1, Undang-Undang tersebut memaparkan bahwa Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang disebut dengan wilayah negara merupakan unsur negara dengan kesatuan wilayah daratan, perairan, pedalaman, kepulauan, laut teritorial serta dasar UU No 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara. Detail : Undang-undang (UU) Mengubah UU No. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara Republik Indonesia. Detail : Peraturan Pemerintah (PP) 28 / 2012 : PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 43 TAHUN 2009 TENTANG KEARSIPAN : Katalog : Abstrak : Download : Mencabut Peraturan Pemerintah (PP) No.177, TLN NO. Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 20, dan Pasal 21 UUD Tahun 1945, UU No. 58 Tahun 2008. Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan angkutan laut luar negeri, keagenan umum, dan perwakilan perusahaan angkutan laut asing diatur dengan Peraturan Pemerintah. bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai negara kepulauan yang berciri nusantara mempunyai kedaulatan atas wilayahnya serta memiliki hak-hak berdaulat di luar wilayah … Pertimbangan PP 43 tahun 2008 tentang Air Tanah adalah untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10, Pasal 12 ayat (3), Pasal 13 ayat (5), Pasal 37 ayat (3), Pasal 57 ayat (3), Pasal 58 ayat (2), Pasal 60, Pasal 69, dan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, perlu menetapkan Peraturan … Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara(Lembaran Negara Republi k Indonesia Tahun 200Nomor 18 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916); Permenkes Nomor 43 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Minimal. Dalam UU Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara [ PDF ], dijelaskan bahwa: "Batas Wilayah Negara adalah garis batas yang merupakan pemisah kedaulatan suatu negara yang didasarkan atas hukum internasional," (pasal 1, ayat 4). Frasa "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik" dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 44 huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai khususnya frasa "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik" sebagai alat bukti PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 43 TAHUN 2016 TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KESEHATAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. NOMOR 43 TAHUN 2008. … Menurut UU No. STANDAR NASIONAL PERPUSTAKAAN 4.2 Karakteristik Kawasan Perbatasan Peraturan perundangan atau undang-undang tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) sangat penting dalam penerapan K3 di tempat kerja. 43, LN. Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Peraturan Pemerintah (PP) NO. Sidang Komisi Informasi yang memeriksa dan memutus perkara paling sedikit 3 (tiga) orang anggota komisi atau lebih dan harus berjumlah gasal. 3495. : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2008. 43 Tahun 2007 Perpustakaan MATERI POKOK PERATURAN Abstrak. Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan angkutan laut dalam negeri diatur dengan Peraturan Pemerintah. ABSTRAK: Undang-Undang: Nomor: 43 Tahun 2008: Tahun: 2008: Tentang: WILAYAH NEGARA: Klasifikasi: Undang-Undang Hukum Materiil Pidana Khusus : Materi Muatan Pokok: Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai negara kepulauan yang berciri nusantara mempunyai kedaulatan atas wilayah serta memiliki hak-hak berdaulat di luar … UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA. bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai negara kepulauan yang berciri nusantara mempunyai kedaulatan atas wilayahnya serta memiliki hak-hak berdaulat di … Undang-undang (UU) 14 / 2008 : KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK : Katalog : Abstrak : Download : Isikan Riwayat Perubahan. Peraturan Perundang-undangan. Guna Pasal 5 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara (selanjutnya disebut UU Wilayah Negara) menyatakan bahwa: "Batas Wilayah Negara di darat, perairan, dasar laut dan tanah di bawahnya serta ruang udara di atasnya ditetapkan atas dasar perjanjian bilateral dan/atau trilateral mengenai batas darat, batas laut, dan batas udara serta berdasarkan peraturan perundang-undangan dan Namun meskipun telah disinggung didalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara, baik perjanjian-perjanjian antara Belanda dan Inggris maupun MOU antara Indonesia dan Malaysia mengenai batas wilayah di Pulau Kalimantan tidak dipublikasikan secara umum. 14 1. BAB I … www. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Download: Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 PDF. dilakukan berdasarkan ketentuan dalam Hukum Acara Pidana dan ketentuan dalam Undang-Undang ini.39 tahun 2004 tentang penempatan dan perlindungan tenaga kerja indonesia di luar negeri 2008 download: 73 naskah akademis ruu tentang paten KETENTUAN PERALIHAN 24. Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28 F, dan Pasal 28 J Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Dengan Persetujuan Bersama . CATATAN: Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Januari 2009. NOMOR 43 TAHUN 2008. PP No. LN No. Home; Tentang Kami. 10 Tahun 2008. 182 Tahun 1998.IR PP . Dilaksanakan Oleh (Peraturan Pelaksana) : Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 13 Tahun 2009 Tentang Pedoman Penyusunan Rancangan Penetapan Cekungan Air Tanah. CATATAN: Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Mei 2008. Wilayah Negara. STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KESEHATAN .pdf: Mencabut Undang-undang (UU) No. 43 Tahun 2008 Tentang Air Tanah. Dalam ketentuan ini, batas laut teritorial tidak Undang-undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang wilayah negara, dalam kehidupan sehari-hari.me/paralegalid, Twitter @paralegalid, dan Instagram … Undang-Undang ini bertujuan untuk: a. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara. Karya ini berada pada domain publik di Indonesia, karena tidak dilindungi hak cipta berdasarkan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. bahwa dalam rangka mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan mencapai citacita nasional sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, arsip Latar Belakang.pdf: Detail : Peraturan UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 43 TAHUN 2007 TENTANG PERPUSTAKAAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang: a. 43 Tahun 2007 Tentang Perpustakaan melahirkan berbagai konsekuensi dalam perkembangan perpustakaan di Indonesia, salah satunya adalah tanggung jawab pustakawan (pasal 2, 3 dan 4). bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai negara kepulauan yang berciri nusantara mempunyai kedaulatan atas wilayahnya serta memiliki hak-hak berdaulat di luar wilayah kedaulatannya dan kewenangan tertentu lainnya untuk dikelola dan dimanfaatkan sebesar UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 43 TAHUN 2008 TENTANG WILAYAH NEGARA. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 43 TAHUN 2008 TENTANG WILAYAH NEGARA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. penulis menggunakan pendekatan studi kepustakaan dengan menggunakan UU No. Adapun wilayah laut Indonesia terdiri Undang-Undang No. 23 Tahun 1992. Air Tanah - Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 Berlaku: 23 Mei 2008; Sembunyikan.U. Pemerintah daerah adalah gubernur, bupati, atau walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur SINOPSIS PERPRES 44 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERPRES NOMOR 12 TAHUN 2010 : 1. 43 naskah akademis ruu tentang persekutuan perdata persekutuan firma dan persekutuan komanditer naskah akademis ruu tentang perubahan atas undang-undang no.ON NLT ,921. Hubungi kami melalui Facebook fb. Undang-Undang Kesehatan. 2012 No. Pasal 43.5 Ragunan, Pasar Minggu Abstrak Diterbitkannya UU No. bahwa dalam rangka mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan mencapai citacita nasional sebagaimana tercantum dalam … Latar Belakang. Berdasarkan latar belakang di atas tersebut, karya ilmiah ini berusaha mengelaborasi lebih lanjut problem batas wilayah negara dalam konteks Undang-undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang wilayah negara, menurut perspektif Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimanakah Pengaturan Batas Laut Wilayah Antara Indonesia (Batam) Dan Singapura Menurut Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 Tentang Wilayah Negara dan bagaimanakah Penyelesaian Batas Laut Wilayah Antara Indonesia (Batam) Dan Singapura Menurut Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 Tentang Wilayah Negara, yang dengan metode penelitian hukum normatif disimpulkan: 1. Pada pasal 1 ayat 1, Undang-Undang tersebut memaparkan bahwa Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang disebut dengan wilayah negara merupakan unsur negara dengan kesatuan wilayah daratan, perairan, pedalaman, kepulauan, laut teritorial serta dasar UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 43 TAHUN 2008 TENTANG WILAYAH NEGARA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. Undang-Undang ini juga mengatur batas wilayah negara, Wilayah Yurisdiksi, dan kepastian hukum kepada seluruh rakyat Indonesia tentang wilayah negara. Batas Artikel ini bertujuan untuk mengkaji keterkaitan antara Undang-Undang No 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dengan Undang-Undang No 43 tahun 2009 tentang Kearsipan, termasuk di dalamnya mengenai filosofi lahirnya undang-undang tersebut, analisis kontennya, dan implementasi di kehidupan masyarakat. 11 Tahun 2008. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999tentang Perubahan NOMOR 43 TAHUN 2009 TENTANG KEARSIPAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara, yang mengatur pengelolaan wilayah darat, perairan, dan ruang udara Indonesia, termasuk penetapan batas-batas wilayah dengan negara-negara tetangga. TENTANG.id Sign in. Daftar Isi. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2008. dan .pdf: 3: Peraturan Presiden No. METADATA PERATURAN. Size of this JPG preview of this PDF file: 392 × 600 pixels. AD Premier 9th floor, Jl. 40. Menurut Abdul Wahid Hasyim dan Aris Subagiyo dalam buku Pengelolaan Wilayah Perbatasan (2017), penentuan batas wilayah Indonesia penting, karena menegaskan batas yurisdiksi dan berlakunya peraturan negara. menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik; b. Oleh karena itu, dengan tersusunnya buku ini oleh Direktorat Jenderal Menurut UU No. Bebas - Unduh sekarang ( PDF - 6 Halaman - 43. Peraturan Perpustakaan Nasional Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Rencana Induk Pengembangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Bidang Perpustakaan. DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA . 33 Tahun 2004, UU No. atas wilayahnya serta memiliki hak-hak berdaulat di luar. Nomor 85 Tahun 1999 Oleh karena itu, perlu membentuk Undang-Undang tentang Pembentukan Bolaang Mongondow Selatan di Provinsi Sulawesi Utara. Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 15 Tahun 2012 Tentang Penghematan Penggunaan Air Tanah. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia UU 43 TAHUN 2008: Judul: Wilayah Negara. Berikut penjelasannya: "Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang selanjutnya disebut dengan Wilayah Negara, adalah salah satu unsur negara yang merupakan satu kesatuan wilayah daratan, perairan pedalaman, perairan Wilayah Yurisdiksi adalah wilayah di luar Wilayah Negara yang terdiri atas Zona Ekonomi Eksklusif, Landas Kontinen, dan Zona Tambahan di mana negara memiliki hak-hak berdaulat dan kewenangan tertentu lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan hukum internasional. DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. 1. Soal perbatasan, Indonesia mengikuti peraturan perundang-undangan dan hukum Internasional yang mengatur mengenai batasan daratan ataupun lautan. Undang-undang (UU) 43 / 2009 : KEARSIPAN: Lihat Katalog : Lihat Abstrak : UU Nomor 43 Tahun 2009. 22 Tahun 2003, UU No. RUANG LINGKUP WILAYAH NEGARA 4. KETENTUAN PENUTUP. . DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA. UU NOMOR 17 TAHUN 2008 TENTANG PELAYARAN. 43 Tahun 2008: Tentang Air Tanah: PP_43_Tahun_2008.U. Tipe Dokumen. T. M E M U T U S K A N: Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK. CATATAN: Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Mei 2008.kilbuP isamrofnI naakubreteK gnatnet 8002 nuhaT 41 romoN gnadnU-gnadnU . ABSTRAK: Undang-undang (UU) No. bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai negara kepulauan yang berciri nusantara mempunyai kedaulatan atas wilayahnya serta memiliki hak-hak berdaulat di luar wilayah kedaulatannya dan kewenangan tertentu lainnya untuk Undang-undang (UU) No. Tanggung jawab dan tugas pustakawan ini hanya dapat dipenuhi Berdasarkan penjelasan atas UU nomor 43 tahun 2008, sisi terluar dari wilayah negara atau wilayah perbatasan merupakan kawasan strategis dalam menjaga integritas wilayah negara, maka dibutuhkan pengaturan khusus untuk memberikan kepastian hukum mengenai ruang lingkup sesuai dengan batas-batasnya. : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2008. 28, LN. 28, LN. 43 Tahun 2009 Kearsipan MATERI POKOK PERATURAN Abstrak. PERAN SERTA MASYARAKAT 8. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 - Pusat Data Hukumonline Pro Layanan premium berupa analisis hukum dwibahasa, pusat data peraturan dan putusan pengadilan, serta artikel premium. bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai negara kepulauan yang berciri nusantara mempunyai kedaulatan atas wilayahnya serta memiliki hak-hak berdaulat di luar Maka pada artikel ini akan membahas mengenai undang-undang no 43 tahun 2009 tentang kearsipan serta undang-undang no 14 tahun 2008 tentang keterbukaan 1 informasi publik, bagaimana review singkat kedua UU tersebut, apa saja yang dibaha kedua UU tersebut dan akan diakhiri dengan komparasi kedua UU tersebut. 53, TLN No. Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Ruang lingkup wilayah negara yang meliputi wilayah daratan, wilayah perairan pedalaman, perairan kepulauan, laut teritorial dasar laut, dan tanah di bawahnya, serta ruang udara di atasnya.